AD/ART Dan Peraturan Organisasi

Anggaran Dasar

Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia

“FORMASI”


BAB I

Nama dan Tempat

 

 

Pasal 1

Organisasi ini bernama : Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh

Indonesia atau di singkat  “FORMASI”.

 Pasal  2

Organisasi ini berkududukan di ibukota Jakarta .

BAB II

Sifat dan Fungsi

 

Pasal 3

Organisasi ini adalah suatu wadah Komunitas Batak. Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Angkola/Mandailing (Lima Puak) yang bersifat sosial dan independen. Serta berfungsi sebagai Pelaksana Pembangunan Nasional khususnya budaya Batak.

BAB III

 

Azas, Tujuan dan Tugas-tugas

 

Pasal 4

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Tujuan organisasi ini adalah mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang

termaktup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

 

 

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan seperti dimaksud dalam Pasal 5, Anggaran dasar ini, tugas-tugas

Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia “FORMASI”.

  1. Memberikan perlindungan hak azasi dan hukum kepada anggota.
  2. Mediator komunikasi para anggota dengan pemerintah untuk meningkatkan budaya dan kesejahteraan para anggota.
  3. Membantu dan mensukseskan Program Pemerintah di Sektor Budaya.
  4. Menciptakan serta mengusahakan terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama Komunikasi Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Angkola/Mandailing) di seluruh Indonesia.
  5. Mengadakan kerjasama dibidang budaya dan usaha dengan lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.
  6. Formasi ini memberikan pelayanan kepada anggota baik dalam sukacita maupun dukacita.

BAB IV

Lembaga, Atribut dan Prinsip

 

Pasal 7

Panji-panji/Lambang

Himne dan Mars

Lencana, Jaket Topi, Seragam warna hitam, merah, putih yang menunjukkan identitas.

Pasal 8

Prinsip-prinsip organisasi terdiri dari :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  2. Organisasi berjalan dengan manajemen terbuka dan demokratis.
  3. Organisasi ini adalah dari anggota untuk anggota.

BAB V

Keanggotaan

 

Pasal 9

Anggota Organisasi :

  1. Anggota biasa :
  2. Warga negara Republik Indonesia
  3. Bertempat tinggal di Indonesia
  4. Komunilas Batak  Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Angkola/Mandailing  (Lima Puak).
  5. Ikut berpartisipasi dalam membangun dan memajukan organisasi “FORMASI”
  6. Sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
    1. Anggota luar biasa :

Karena telah banyak membantu organisasi dalam bidang materil/moril dan nasehat.

  1. Anggota dapat dipecat, diberhentikan karena melanggar A.D/A.R.T, Peraturan Organisasi dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
  2. Anggota bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB VI

Kewajiban dan Hak Anggota

 

Pasal 10

Setiap anggota berkewajiban

  1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
  2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
  3. Aktif melaksanakan program-program organisasi.
  4. Anggota wajib memberikan iuran.

Pasal 11

  1. Setiap Anggota mempunyai hak-hak :
  2. Kartu Tanda Anggota (KTA)
  3. Hak berbicara dan hak suara
  4. Hak memilih dan dipilih
  5. Hak membela diri
    1. Tentang penggunaan hak-hak suara dari anggota seperti tersebut ayat 1 pasal ini sejauh menyangkut keanggotaan seperti dimaksud dalam Pasal 8 AD/ART ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII

Struktur dan Wewenang Organsiasi

 

Pasal 12

Struktur dan wewenang organisasi Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia “FORMASI” terdiri dari :

  1. Dewan Pendiri berkedudukan di Jakarta
  2. Dewan  Pembina berkedudukan di Jakarta.
  3. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Jakarta.
  4. Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi.
  5. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota Madya.
  6. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 13

  1. Pengurus Organisasi berkewajiban untuk menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah, dan Rapat-rapat Kerja.
  2. Segala aktivitas dan pelaksanaan program kerja Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia “FORMASI” di semua tingkatan berorientasi kepada Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 14

  1. Dewan Pendiri yang tidak duduk dalam kepengurusan otomatis menjadi Dewan Pembina dan berwenang untuk mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.
  3. Dewan Pimpinan Propinsi berwenang mengesahkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota Madya dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Pendiri/Pembina.
  4. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya berwenang mengesahkan :

Pimpinan Anak Cabang (Kecamatan)

  1. Surat Keputusan Pengesahan diberikan kepada :
  2. Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.
  4. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya.
  5. Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Dalam pemberian Surat Keputusan Pengesahan bahwa surat terusan/usulan pengurus-pengurus yang bersangkutan akan menjadi konsiderans.

            Pasal 15

Pembubaran / pembekuan suatu susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya, Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan hanya dapat dilakukan dengan hasil keputusan rapat Pendiri/Pembina dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dianggap mendesak.

BAB VIII

Susunan Pendiri, Pembina dan Penasehat

 

Pasal 16

Pendiri merupakan Badan yang mendirikan organisasi dengan jumlah ganjil dan disahkan oleh hukum yang diakui (Notaris) dan disahkan ole Pemerintah.

Pasal 17

  1. Pembina adalah Personil Pendiri yang tidak duduk dalam kepengurusan.
  2. Tokoh masyarakat yang dipilih Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.

 

Pasal 18

  1. Penasehat adalah Badan Pertimbangan Organisasi.
  2. Kedudukan dan tugas-tugas Penasehat diatur dalam ART
  3. Anggota Penasehat merupakan tokok masyarakat yang memberi sumbangsih secara moral dan material kepada organisasi dan tidak harus anggota “FORMASI”.

BAB IX

Keuangan

 

Pasal 19

Keuangan diperoleh :

  1. Iuran dari anggota
  2. Sumbangan yang tidak mengikat
  3. Usaha-usaha lain

BAB X

Musyawarah dan Rapat-rapat

 

Pasal 20

  1. Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari :
  2. Munas
  3. Munaslub
  4. Rakernas
  5. Rapat Pleno Nasional
  6. Musda
  7. Musdalub tingkat Propinsi
  8. Rakerda Tingkat Kabupaten/Kota Madya.
  9. Musdalub Tingkat Kabupaten/Kota Madya.
  10. Rapat Kerja Tingkat Kabupaten/Kota Madya.
  11. Rapat Pleno Tingkat Kabupaten/Kota Madya.
  12. Rapat Pleno Pengurus Kecamatan.
    1. Musyawarah Nasional
    2. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
    3. Menetapkan Program Kerja
    4. Mengevaluasi dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban.
    5. Menetapkan penasehat.
    6. Dilaksanakan sampai waktu yang ditentukan.
    7. Merubah AD/ART serta Peraturan Organisasi apabila diinginkan dari 2/3 anggota yang hadir rapat.
      1. Musda Propinsi/Kabupaten/Kota Madya
      2. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Madya
      3. Menetapkan Program kerja
      4. Mengevaluasi dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Madya.
        1. Rapat Kerja Nasional
        2. Menyusun rapat umum nasional dalam rangka Program organisasi.
        3. Mengadakan evaluasi tahap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.
          1. Rapat Kerja Daerah :
          2. Menyusun rapat umum daerah dalam rangka Program Organisasi.
          3. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.
          4. Rapat kerja daerah diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
            1. Rapat Rutin :
            2. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan program selanjutnya.
            3. Menetapkan tahapan pelaksanaan program dan menentukan garis-garis kerja pelaksanaan program.
            4. Rapat Rutin diadakan berdasarkan kebutuhan dan minimal 1 kali dalam 1 bulan.

 

BAB XI

Quorum dan Pengambilan Keputusan

 

Pasal 21

Musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

  1. Adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah utusan.
  2. Pengambilan keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Dalam musyawarah untuk mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang hadir, dan menandatangani daftar hadir.
  4. Perubahan AD/ART dan Peraturan organisasi dapat dirubah apabila diajukan oleh ½ + 1 dari jumlah utusan yang menghendaki perubahan.

BAB XII

 

Pasal 22

Peraturan-peraturan dan badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan AD.

  1. Rakernas diadakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

BAB XIII

Penutup

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam AD ini akan diatur dalam ART dan Peraturan Organisasi. Anggaran dasar ini berlaku sejak dikeluarkan dan ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Pebruari 2012

 

Ttd,

Dewan Pendiri :

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia

“FORMASI”

BAB I

Keanggotaan

 

Pasal 1

Setiap warga negara Indonesia dapat diterima menjadi anggota FORMASI apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  1. Sehat Jasmani dan rohani
  2. Beragama/Bertaqwa keapda Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  4. Menerima dan menyetujui kebulatan tekat FORMASI yang tertuang pada AD/ART serta Peraturan Organisasi.
  5. Sanggup aktif mengikuti dan menjalankan Program Organisasi.
  6. Anggota FORMASI dapat diterima langsung yang tata caranya ada dalam Peraturan Organisasi.

BAB II

Kewajiban dan Hak Anggota

 

Pasal 2

  1. Setiap anggota berkewajiban :
  2. Mengamalkan dan  melaksanakan peraturan organisasi.
  3. Mentaati AD / ART serta Keputusan-Keputusan Organisasi.
  4. Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
  5. Mentaati disiplin organisasi.
  6. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
  7. Menjalin dan melaksanakan solidaritas sesama anggota.
  8. Hal-hal lain yang akan ditentukan ada dalam Peraturan Organisasi.
  1. Setiap anggota berhak :
  2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus FORMASI
  3. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan saran yang konstruktif
  4. Mengikuti kegiatan organisasi
  5. Mendapat perlindungan hak azasi dan hukum serta penyuluhan dari FORMASI
  6. Setiap anggota apabila mengalami sakit (opname) atau meninggal dunia akan mendapat bantuan sosial sesuai dengan keuangan FORMASI.
  7. Hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

 

Pemberhentian Anggota

 

Pasal 3

  1. Setiap anggota berhenti karena :
  2. Meninggal dunia
  3. Diberhentikan karena membuat kesalahan yagn merugikan organisasi secara sengaja.
  4. Atas permintaan sendiri.
    1. Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian dan pemecatan anggota akan diatur dalam peraturan organisasi.
    2. Tata cara membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

Susunan Pengurus

 

Pasal 4

  1. Dewan Pembina Organisasi merupakan personil pendiri yang berkedudukan di Jakarta sebagai badan pengambil keputusan tertinggi.
  2. Masa kepengurusan Organisasi disetiap tingkatan adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode berturut-turut.

Pasal 5

Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

  1. Ketua Umum
  2. Wakil-wakil Ketua
  3. Sekretaris Jenderal
  4. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
  5. Bendahara Umum
  6. Wakil-wakil Bendahara
  7. Kepala-kepala Departemen.

Pasal 6

Dewan Pimpinan Daerah Propinsi terdiri dari :

  1. Ketua
  2. Wakil-wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil-wakil Sekretaris
  5. Bendahara
  6. Wakil-wakil Bendahara
  7. Kepala-kepala Biro

Pasal 7

Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan

  1. Ketua
  2. Wakil-wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil-wakil Sekretaris
  5. Bendahara
  6. Wakil-wakil Bendahara
  7. Kepala Seksi

BAB V

Syarat Kepengurusan

 

Pasal 8

Kepengurusan dipilih dari anggota :

Syarat-syarat untuk menajdi pengurus disemua tingkat organisasi adalah :

  1. Anggota FORMASI yang percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kepada Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Anggota FORMASI yang telah terbukti mempunyai dedikasi yang baik dan mau memajukan organisasi.
  3. Mendapat dukungan dan kepercayaan anggota dan masyarakat.
  4. Dapat bekerjasama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan FORMASI yang tangguh, tanggap dalam dinamika masyarakat.

BAB VI

Kedudukan dan Wewenang Dewan Pendiri, dan Penasehat Organisasi

 

Pasal 9

  1. Dewan Pendiri Organisasi adalah merupakan Pendiri Organisasi FORMASI yang berjumlah ganjil dan merupakan badan yang tidak dapat dihilangkan dari organisasi.
  2. Dewan Pendiri Organisasi sebagai badan Pengambil Keputusan tertinggi, apabila dalam musyawarah anggota FORMASI tidak dapat membuat keputusan sesuai dengan AD yang tercantum dalam BAB XI Pasal 21.
  3. Dewan Penasehat adalah tokoh masyarakat yang berdedikasi tinggi baik moral maupun materiil dalam rangka meningkatkan organisasi FORMASI.
  4. Dewan Penasehat masing-masing tingkat adalah merupakan Badan Eksekutif yagn bertugas memberikan Petunjuk, Pertimbangan dan Nasehat kepada Dewan Pimpinan masing-masing tingkat.

BAB VII

Peserta Musyawarah dan Rapat-rapat

 

Pasal 10

Musyawarah rapat-rapat terdiri dari :

Seperti yang tertuang pada BAB X, Pasal 20 AD.

Pasal 11

  1. Musyawarah Nasional dihadiri oleh utusan yang terdiri dari :
  2. Dewan Pembina / Pendiri.
  3. Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.
  5. Dewan pimpinan daerah Kabupaten/Kota Madya.
  6. Undangan.
    1. MUSDA Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dihadiri oleh utusan dari :
    2. Dewan Pimpinan Pusat
    3. Dewan Pimpinan Propinsi
    4. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya.
      1. MUSDA Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya dihadiri oleh utusan dari:
      2. Dewan Pimpinan Daerah Propinsi
      3. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Madya
      4. Pimpinan Anak Cabang
      5. Undangan
        1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang di atur dalam peraturan organisasi.

Pasal 12

Dalam jumlah utusan musyawarah dan rapat-rapat seperti yang disebutkan dalam ART ini akan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 13

 

Utusan yang menghadiri musyawarah dan rapat-rapat, perincian jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota madya, Dewan Pimpinan Anak Cabang.

BAB VIII

Hak Bicara dan Hak Suara

 

Pasal 14

Hak bicara dan hak suara seperti musyawarah dan rapat diatur sebagai berikut :

  1. Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang dimiliki oleh para peserta baik utusan atau peninjau dalam persidangan.
  2. Hak suara yang digunakan dalam mengambil keputusan hanya ditangan peserta utusan.
  3. Hak-hak yang lebih lanjut, hak bicara dan hak suara peserta musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX

Keuangan

 

Pasal 15

  1. Dalam hal keuangan akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
  2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam hal ini wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
  3. Pengelolah keuangan organisasi harus dilaksanakan efisian, efektif, mendahulukan kepentingan perioritas.
  4. Harta kekayaan organisasi apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum di pengadilan

BAB X

Peraturan Peralihan

 

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Organisasi.

BAB XI

Penutup

 

Pasal 17

ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 18 Pebruari 2012

 

Ttd,

Dewan Pendiri :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN ORGANISASI

 

Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia

(“FORMASI”)

 

 

BAB I

Keanggotaan

 

Pasal 1

  1. Mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota.
  2. Memiliki komitmen dan visi FORMASI
  3. Menyatakan diri sanggup berkiprah / beraktifitas untuk mengembangkan FORMASI kearah yang lebih baik.

 

BAB II

Keanggotaan

 

Pasal 2

 

  1. 1.      Kewajiban anggota
  1. Melaksanakan aktifitas organisasi semata-mata kepentingan organisasi.
  2. Menjalankan setiap apa yang digariskan oleh organisasi.
  3. Berpartisipasi aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
  4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, nama baik, martabat organisasi pada setiap aktivitas yang dilakukan.
  5. Mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi.
  1. 2.      Hak anggota
  1. Memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berkiprah dan berkarier di organisasi
  2. Memperoleh arahan dan bimbingan untuk mengembangkan organisasi dan karier anggota  dalam organisasi.
  3. Mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dari FORMASI.
  4. Mendapatkan  pasilitas dan jasa yang diberikan FORMASI, baik sosial, bantuan hukum, bantuan moral dan material yang akan diatur dalam FORMASI.

BAB III

Pemberhentian Anggota

 

Pasal 3

  1. Ketentuan pemberhentian anggota :
    1. Diketahui bahwa bersangkutan telah meninggal dunia.
    2. Diketahui dengan jelas dan pasti serta mendapatkan bukti yang autentik bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melanggar ketentuan organisasi, sehingga perbuatannya telah mencemarkan nama baik dan kehormatan serta martabat organisasi.
    3. Menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi semata.
    4. Yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditulis pada kertas bermaterai/atau diatas segel tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

BAB IV

Struktur organisasi

 

Pasal 4

Susunan dan struktur organisasi FORMASI sesuai dengan BAB IV A.R.T

Pasal 5

Setiap struktur pada tingkatan organisasi FORMASI yang ada di Indonesia, semuanya berorientsi serta memiliki pandangan dan komitmen yang sama kepada Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki wewenang untuk menjalankan segala kebijaksanaan hasil musyawarah anggota dengan arahan dari Dewan Pendiri/pembina.

Pasal 6

Setiap tingkatan organisasi wajib untuk mematuhi dan mentaati segala kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat yang berkedudukan di jakarta.

BAB V

Peserta Musyawarah dan Rapat-rapat

 

Pasal 7

  1. Peserta musyawarah adalah pengurus FORMASI pada tingkat organisasi.
  2. Peserta utusan dalam musyawarah adalah ketua dan sekertaris.
  3. Pengurus pada tingkatan organisasi dalam musyawaroh boleh mengirimkan beberapa orang peserta peninjau.
  4. Keputusan yang diambil dalam setiap rapat musyawarah terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mupakat, namun bila hal ini tidak terlaksana maka keputusan dapat diambil dengan jalan voting/ suara terbanyak.

 

BAB VI

Keuangan

 

Pasal 8

  1. Keuangan organisasi diperoleh dengan jalan :
  2. Mendirikan usaha dan koperasi
  3. Donatur yang tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha produktivitas anggota yang dapat digunakan untuk kepentingan organisasi.
  5. Iuran anggota
    1. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi harus diketahui oleh ketua, sekretaris dan bendahara dan harus dipertangungjawabkan .
    2. Setiap pertanggungjawaban harus disusun dengan rapi dan menyeluruh (terinci) serta dapat dipertanggungjaabkan secara moral.

BAB VII

Lambang dan Logo

 

Pasal 9

 

  1. Lambang Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia “FORMASI” adalah berbentuk segi lima yang terdiri dari padi dan kapas disatukan dengan berjabatan tangan dan ditengah-tengah bentuk rumah yang ada tulisan JABU sebagai lambang budaya FORMASI.
  2. Bendera Pataka Berwarna Hitam  dibingkai dengan warna putih mas  disekeliling pinggir Bendera dan terdapat lambang Organisasi di tengah-tengah Bendera pataka.
  3. Bendera FORMASI berwarna putih di dalamnya logo organisasi.

Atribut Organisasi :

  1. Jaket                  : Hitam
  2. Pakaian PDH    : Hitam, kerah merah, lengan putih
  3. Topi                   :  Hitam
  4. Baret                 :  Diatur Satgas
  5. Pakaian Satgas  :  Warna Hitam
  6. Lencana             :  Sesuai dengan Logo FORMASI

 

BAB VIII

Penutup

 

Pasal 10

Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :    18 Pebruari  2012

Ttd,

Dewan Pendiri :

 

About these ads

About formasi5puak

Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia (“FORMASI”) *Organisasi ini bernama : Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia atau di singkat “FORMASI” yang berdiri pada tanggal: 20 Maret 2012 di Jakarta. *Organisasi ini adalah suatu wadah Komunitas Batak. Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Angkola/Mandailing (Lima Puak) yang bersifat sosial dan independen. Serta berfungsi sebagai Pelaksana Pembangunan Nasional khususnya budaya Batak. *Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Tujuan organisasi ini adalah mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktup dalam Undang-Undang Dasar 1945. Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia “FORMASI”. 1. Memberikan perlindungan hak azasi dan hukum kepada anggota. 2. Mediator komunikasi para anggota dengan pemerintah untuk meningkatkan budaya dan kesejahteraan para anggota. 3. Membantu dan mensukseskan Program Pemerintah di Sektor Budaya. 4. Menciptakan serta mengusahakan terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama Komunikasi Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola) di seluruh Indonesia. 5. Mengadakan kerjasama dibidang budaya dan usaha dengan lembaga-lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. 6. Formasi ini memberikan pelayanan kepada anggota baik dalam sukacita maupun dukacita. Prinsip-prinsip organisasi FORMASI terdiri Adalah: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Organisasi berjalan dengan manajemen terbuka dan demokratis. Organisasi ini adalah dari anggota untuk anggota. *Organisasi ini berkududukan di ibukota Jakarta .

Posted on April 28, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: